Manakah yang lebih prioritas dibenahi saat ini? Front Office, Jangkauan atau Cakupan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

Oleh Swandy Sihotang

Ruang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tobelo

Ruang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tobelo

111

Administrasi Kependudukan, merupakan alat negara untuk mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang dialami penduduknya seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan peristiwa kependudukan lainnya seperti jejak-rekam mutasi domisili penduduknya. Dari Sistem Administrasi Kependudukan ini, Negara akan mengetahui status/kondisi/peta penduduknya seperti jumlah penduduk, umur, jenis pekerjaan, alamat, penyebaran penduduk dan bahkan bisa mengetahui proyeksi peta penduduk pada untuk masa-masa yang akan datang. Pemerintah juga memiliki database kependudukan untuk memberikan pelayanan publik kepada penduduknya seperti hak memilih, akses layanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Continue reading

Advertisements

Training UP3SK Dispendukcapil

Makassar Sabtu, 7 Feb.2015

10945562_1047761705238028_4691934093650314121_nSIPS Project melakukan training UP3SK (Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling) yang diikuti oleh Dispendukcapil Kota Makassar, Kab. Pinrang, Ka. Enrekang dan Kab. Toraja. Training dilakukan selama 3 hari di Hotel Best Western Kota Makassar dengan biaya sharing SIPS Project dengan Pemda/Pemkot masing-masing peserta. Keempat daerah ini merupakan pilot project SIPS di Sulawesi Selatan, dan 4 daerah di Sulawesi Utara, kerjasama dengan KPK bidang Pencegahan Korupsi.

Dispendukcapil Kab. Pinrang yang sudah lebih dahulu menerapkan UP3SK banyak membantu dalam pelatihan ini dengan sharing pengalaman mereka selama satu tahun. Konsultan, Swandy Sihotang lebih menerapkan panduan sistem monitoring UP3SK kepada peserta pelatihan.

10978645_945112232168743_1514893806312330651_n  10941903_944424098904223_4373392132760768357_n

Rencana Pemerintah Membentuk Kementerian Kependudukan

kompas kementerian kependudukanBeredar isu diberbagai media, bahwa pemerintahan Jokowi-Kalla akan membentuk Kementerian Kependudukan. Isu kependudukan ini memang hal yang mendasar dalam pembangunan suatu bangsa. Database kependudukan yang akurat dan kepemilikan dokumen kependudukan bagi semua penduduk menjadi bentuk perencanaan yang akurat dan implementasi yang tepat sasaran bagi suatu pemerintahan/bangsa. Kepemilikan dokumen kependudukan bagi setiap penduduk menjadi hak identitas dan perlindungan hukum bagi penduduk. Database penduduk yang akurat akan menjadi dasar perencanaan dalam pembangunan, dalam penentuan hak pemilih dalam pesta demokrasi, penentuan perencanaan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain.

Database penduduk yang akurat hanya bisa didapat dengan melakukan modernisasi dalam pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan. Dengan pelayanan yang modern, SDM yang profesional, dan pelayanan yang mampu menjangkau penduduk paling jauh dari pusat kota, akan menghasilkan output database penduduk yang akurat.

Kementerian Kependudukan, menjadi sangat penting  bagi suatu pemerintahan yang melihat bahwa sumber masalah adalah ketidak-akuratan database kependudukan, yang berakibat kepada pelemahan pelaksanaan demokrasi dan keidaktepatan sasaran pembangunan.

Menjadi sangat baik dan tepat, ketika yang dimaksud dengan Kementerian Kependudukan ini mencakup juga bidang Administrasi Kependudukan, yang selama ini ada dibawah Kementerian Dalam Negeri, bukan hanya menaikkan status BKKBN menjadi setingkat kementerian. Apabila yang dimaksud adalah mengangkat status BKKBN menjadi setingkat kementerian, tupoksinya dengan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri akan tumpang tindih.

Swandy SIhotang

Pemerhati Adminduk.

UU No. 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Dibawah ini adalah UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, revisi UU No. 23 tahun 2006.

UU Nomor 24 Tahun 2013 ttg adminduk

salam,

Swandy Sihotang

Revisi UU No. 23 Thn 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Yang mau download UU Adminduk yang baru silahkan.

UU 23 Tahun 2006 Perubahan, Adminduk

PELAPORAN ATAU PENCATATAN KELAHIRAN WNI YANG TERJADI DI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Karena banyak daerah melakukan pencatatan kelahiran WNI yang kelahirannya terjadi di luar NKRI, maka dibawah ini saya postingkan Prosedur dan tatacara pencatatan kelahiran diluar NKRI.
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 Pasal 59 ayat 1 yang berbunyi: Kelahiran WNI di luar NKRI dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
Ada dua jenis pencatatan kelahiran bagi WNI yang melahirkan di luar NKRI yaitu:

a. Negara Asing menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi WNI

1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
2) Persyaratan :
a) Bukti Pencatatan Kelahiran dari negara setempat.
b) Fotocopi Pasport Republik Indonesia orang tua.
c) Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/bukti tertulis perkawinan orang tua.

3) Tata Cara :
a) WNI mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran (F-2.05) dan menyerahkan persyaratan tersebut diatas kepada Pejabat Konsuler;
b) Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran WNI dalam Daftar Kelahiran WNI dan memberi Surat Bukti Pencatatan Kelahiran WNI (F-2.06) dari negara setempat;

c) Setelah kembali ke Indonesia, penduduk WNI melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisilinya dengan membawa bukti pelaporan/ pencatatan kelahiran dari luar negeri.

b. Negara Asing tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi WNI.

1) WNI melaporkan kelahiran ke Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
2) Persyaratan :
a) Surat Keterangan Kelahiran dari penolong kelahiran;
b) Fotocopi Paspor Republik Indonesia orang tua ;
c) Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/bukti tertulis perkawinan orang tua

3) Tata cara :
a) WNI mengisi Formulir Pencatatan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan tersebut diatas kepada pejabat konsuler;
b) Pejabat konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
c) Setelah kembali ke Indonesia, penduduk WNI melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisilinya dengan membawa kutipan Akta Kelahiran dari luar negeri.

MK Putuskan Akta Kelahiran Telat 1 Tahun Tidak Perlu Urus ke Pengadilan

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan gugatan UU Administrasi Kependudukan. Alhasil, kini masyarakat tidak perlu lagi mengurus akta kelahiran ke pengadilan meskipun sudah telah 1 tahun.

“Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Akil Mochtar saat membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Pasal dimaksud berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Putusan ini atas permohonan Muntholib, warga RT 5/8 Desa Sawunggaling, Wonokromo, Kota Surabaya.

Selain itu, MK juga memutuskan kata ‘persetujuan’ dalam pasal 32 ayat 1 UU No 23/2006 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 32 ayat 1 selengkapnya menjadi laporan pelayanan kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 1 yang melampaui batas 60 hari sejak tanggal kelahiran pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat.

“Akta kelahiran adalah yang sangat penting. Dengan adanya akta kelahiran seseorang mendapat pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum karena dirinya telah tercatat oleh negara,” demikian pendapat MK.

(vid/asp)

e-KTP jadi Seumur Hidup

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Direvisi

JAKARTA- Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tidak lagi lima tahun, melainkan seumur hidup. Perubahan ini akan dipayungi dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang saat ini proses revisi sedang digodok pemerintah. Continue reading

Hak Waris Anak Adopsi

IRMA DEVITA PURNAMASARI, S.H., M.KN.

http://www.hukumonline.com

Berdasarkan ketentuan hukum waris Perdata Barat:

Sebagaimana diatur dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Continue reading

PENTINGNYA DOKUMENTASI REGISTER AKTA PENCATATAN SIPIL

arsip 2Mencatat kejadian/peristiwa penting seseorang pada register akta pencatatan sipil, berarti menyimpan dokumen status keperdataan dengan jaminan kepastian hukum yang dimiliki seseorang.

Data dan informasi dari registrasi kejadian penting merupakan salah satu sumber informasi yang diandalkan, sehingga harus dikelola dengan tepat, karena pada hakekatnya merupakan aset berharga, dapat dipakai sebagai bahan perumusan kebijakan. Oleh karenanya membutuhkan suatu sistem pengarsipan yang ditunjang sarana dan prasarana penyimpanan yang baik dan benar .

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kearsipan Pasal 3  tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Continue reading