DATABASE KEPENDUDUKAN NASIONAL SEBAGAI PRASYARAT UNTUK PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE

http://www.batan.go.id/sjk/eII2006/Page01/P01e.pdf

Herald Setiadi, heraldpana@yahoo.com

Puti Indah Genia, puti_genia@yahoo.com

Zainal A. Hasibuan, zhasibua@cs.ui.ac.id

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia

Kampus Universitas Indonesia, Depok – 16424

ABSTRAK

Saat ini di Indonesia paling sedikit ada 32 instansi yang mengeluarkan nomor identitas dan merekam data kependudukan. Masing-masing nomor berbeda, tergantung kepentingan instansi yang mengeluarkan.  Sistem informasi yang dibangun oleh masing-masing instansi tidak terkait satu sama lainnya.  Replikasi dan redundansi data dan informasi kependudukan tidak terhindarkan, sehingga terjadi inefisiensi penggunaan sumberdaya.

Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain memperkenalkan konsep Single Identity Number (SIN). SIN merupakan suatu nomor unik yang seyogianya diintegrasikan dalam satu kartu identitas seorang warga. SIN dan kartu identitas akan membentuk database kependudukan nasional yang  dapat menjadi referensi satu-satunya untuk berbagaiaplikasi pelayanan publik. Pengalaman berbagai negara lain dalam menerapkan SIN dan membangun databasekependudukan nasional-nya, dijadikan sebagai referensi. Disimpulkan bahwa faktor-faktor teknis, ekonomis, dan organisatoris adalah beberapa diantaranya yang merupakan faktor penentu keberhasilan terbentuknya database kependudukan nasional.   SIN yang digabung dengan identitas kependudukan merupakan pendekatan terbaik sebagai “kode pemersatu” yang dapat dijadikan referensi bagi berbagai sistem informasi yang dimiliki berbagai instansi pemerintah  tanpa merubah bentuk dasar  database instansi tersebut.

Kata kunci: Single Identity Number, database kependudukan, administrasi kependudukan

1. LATAR BELAKANG

Krisis multi dimensi membawa dampak yang sangat besar terhadap bangsa Indonesia. Kecendrungan kemampuan bangsa ini untuk bersaing semakin tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa Negara di Asean. Dalam  Competiveness Year Book tahun 2005, dilaporkan bahwa daya saing Indonesia berada diperingkat 59 dari 60 negara yang disurvei. Thailand dan Malaysia menduduki peringkat ke-28 dan 29. Salah satu parameter pengukuran daya saing yang digunakan adalah efisiensi tata pamong (governance) pemerintahan. Salah satu usaha untuk meningkatkan good governance ini adalah menyempurnakan sistem database administrasi kependudukan nasional.

1.1. Administrasi Kependudukan 

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.Pendaftaran penduduk merupakan pencatatan biodata penduduk, pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen penduduk yang berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan. Saat ini, data penduduk yang dimiliki oleh suatu instansi diwujudkan dalam bentuk dokumen identitas.Dokumen-dokumen tersebut antara lain KTP, Kartu Keluarga, paspor, SIM, BPKB, NPWP, NOP (Nomor Obyek Pajak), akta kelahiran, dokumen yang dikeluarkan oleh PLN, Telkom, PDAM, sertifikat tanah dan lain-lain. Data kependudukan yang dimiliki masing-masing instansi hampir sama.  Namun karena minimnya koordinasi antar instansi pemerintah, pendataan penduduk dilakukan berkalikali dengan dengan metode yang berbeda-beda. Belum ada Sistem Informasi yang bisa terpadu. Hal ini mengakibatkan penggunaan sumberdaya yang tidak efisien. Sementara itu, penduduk sendiri menjadi kewalahan karena harus mengurus kartu identitas yang  dikeluarkan oleh beragam instansi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu satu referensi untuk mendapatkan data kependudukan Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia yang akurat. Referensi tersebut dapat terwujud kalau ada satu-satunya Single Identitas Number (SIN) yang bisa diacu.

1.2. Konsep Single Identity Number (SIN)

Konsep SIN diwujudkan dengan suatu nomor unik yang terpadu dalam satu kartu identitas yang diberikan kepada seorang warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. SIN dianggap sebagai pendekatan terbaik karena SIN bersifat sebagai “kode pemersatu” yang  menyatukan berbagai sistem informasi kependudukan yang dimiliki instansi-instansi tanpa merombak bentuk dasar dari sistem database instansi tersebut. Masalah yang muncul disini adalah, kebijakan yang ada belum secara tegas mengatakan bahwa adanya SIN yang menjadi satu-satunya  pointer (referensi) untuk mendapatkan data kependudukan. Yang paling dekat dengan konsep SIN ini adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang selama ini melekat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sampai saat ini belum ada mekanisme yang bisa menjamin tidak terjadinya NIK ganda atau KTP ganda.  Di sisi lain, hampir semua transaksi layanan publik, seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), passport, sertifikat tanah, dll., harus menyertakan KTP. Kalau dari hulunya sudah tidak ada mekanisme yang bisa menjamin identitas tunggal, maka seluruh identitas turunannya juga sulit untuk bisa dilakukan verifikasi, authentikasi, dan validasi. Akibat selanjutnya, hal ini dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara, karena seseorang bisa memperoleh identitas ganda. Penerapan konsep SIN dinegara seperti Indonesia yang penduduknya lebih dari 200 juta orang dengan letak geografisnya yang tersebar di ribuan pulau-pulau, bukanlah hal yang mudah. Pengalaman beberapa negara yang telah menerapkan identitas tunggal dan mempunyai database nasional kependudukan, menjadi “guru” yang baik untuk dipelajari.  Tulisan ini akan menguraikan secara singkat penerapan SIN di beberapa negara lain, membahas arsitektur database kependudukan, dan mengusulkan strategi penerapan SIN dan database kependudukan diIndonesia.

2. SINGLE IDENTITY NUMBER DI BEBERAPA NEGARA

Beberapa negara, seperti Malaysia, Jerman, Thailand, Amerika, Italia, dan Inggris sudah berpengalaman

dalam menerapkan SIN. Banyak hal yang bisa dipelajari dari pengalaman beberapa negara tersebut.

2.1. Malaysia

Negara ini mengeluarkan kartu identitas  yang bernama MyKad. MyKad  merupakan government multi-purpose card.  My Kad berupa smart card yang memiliki chip berkapasitas  64K yang menyimpan berbagai data seperti identitas warga (termasuk data biometrik berupa sidik jari dan iris pattern), surat izin mengemudi, MEPS cash (equally cash card function), kartu ATM, transportation cards (Touch ‘n Go), catatan medis, e-commerce authentication/key , dan lain-lain. MyKad (warna biru) diberikan ketika seorang berusia12 tahun. Sedangkan untuk penduduk berusia dibawah 12 tahun, diberikan MyKid (warna pink) yang fungsinya sama dengan akte kelahiran. Nomor identitas pada MyKid  akan dipergunakan sebagai nomor identitas MyKad jika yang bersangkutan telah mencapai usia 12 tahun. Format nomor MyKad terdiri dari 12 digit yaitu YYMMDD-SS-###G. Enam angka pertama (YYMMDD) menyatakan tanggal kelahiran.  Lalu, SS menyatakan tempat kelahiran pemegang kartu i.e.the states (01-13), the federal territories (14-17) or the country of origin. Kelompok terakhir (###) merupakan nomor seri pada unidentified pattern yang berhubungan dengan kelompok etnis, golongan darah dan agama. Digit terakhir (G) menunjukkan jenis kelamin dimana  odd number untuk pria, dan  even number untuk wanita (Gambar 1). Proyek MyKad ini ditangani oleh lima instansi pemerintahan Malaysia, yaitu Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Polis Diraja Malaysia(PDRM), Kementrian Kesehatan, Jabatan Keimigrasian.

GAMBAR 1. CONTOH MYKAD

2.2. Jerman 

Negara ini mengeluarkan kartu identitas bernama Personalausweis.  Setiap warga negara di Jerman hanya mempunyai satu ID-Card dimulai dari usia 16 tahun, yaitu usia dimana seseorang diwajibkan untukmendaftarkan diri. Masa berlaku ID-card ini adalah lima tahun untuk kepemilikan pertama, kemudian diperpanjang untuk lima tahun kedua hingga warganegara berumur 26 tahun. Selanjutnya, ID-card berlaku untuk masa 10 tahun (Gambar 2).  Penduduk berusia 60 tahun ke atas mendapat ID-card seumur hidup. Apabila terjadi perpindahan penduduk,maka kantor pendaftaran penduduk di wilayah penerima penduduk tersebut akan menginformasikan kepindahan penduduk tersebut ketempat tinggal yang lama. Tetapi datanya masih disimpan selama lima tahun untuk mengetahui riwayat tempat tinggal penduduk yang bersangkutan. Nomor ID-card mempunyai 10 (sepuluh) digit, empat nomor pertama menggambarkan negara bagian dan kantor pendaftaran penduduk yang mengeluarkan. Berikutnya, nomor seri yang acak (random) dan tidak berhubungan dengan data pribadi individu. Lembaga pemerintahan yang mengelola  German National Identity Card, Bundes Duckerei,  telah diprivatisasi pada tahun 2000.

GAMBAR 2. CONTOH Personalausweis

2.3. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat , Social Security Number (SSN) merupakan nomor yang secara defacto menjadi  nomor identitas penduduknya. Pada awalnya, SSN dipergunakan untuk kepentingan masalah  pajak dan keamanan social. SSN diberikan kepada seseorang yang telah berusia 15 atau 16 tahun. Jadi, SSN dipergunakan sebagai  primary key untuk melakukan berbagai transaksi kependudukan. Informasi yang terkandung di SSN antara lain  Payroll, university student records,  credit records, dan izin mengemudi. Selain itu, U.S. military  juga menggunakannya untuk seluruh layanan bagi anggotanya. Social Security Number merupakan nomor-sembilandigit dengan format “NNN-NN-NNNN.”  Nomor ini terbagi atas 3 bagian . Tiga digit pertama menyatakan nomor area yang disesuaikan dengan letak geografis.Dua digit di tengah  menyatakan group-number yang bisa mengidentifikasikan latar belakang etnis seseorang. Empat digit terakhir menyatakan serialnumber (Gambar 3).

GAMBAR 3. CONTOH SSN

SSN berfungsi untuk memberikan nomor kepada penduduk dan pendatang dalam rangka identifikasi jati diri, perlindungan keamanan, jaminan sosial dan seluruh kepentingan pelayanan publik. SSN dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat.

2.4. Thailand

Thailand mengeluarkan kartu identitas smart ID Cardyang diperkirakan akan selesai pada akhir 2007. Informasi yang terkandung didalamnya berupa nama pemegang kartu,  alamat, tanggal kelahiran, agama, kebangsaan, golongan darah, alergi dan keadaan medis, gambar biometrik (fingerprints, wajah dan iris), nama orang tua, status menikah,  social security details, asuransi kesehatan, detail izin mengemudi,data perpajakan.

2.5. Italia

Di Italia,yang menjadi nomor identitas penduduknya dinamakan Codice fiscale (English: fiscal code) yang langsung didapat oleh seseorang begitu lahir. Format nya berupa “SSSNNNYYMDDZZZZX”,dimana : SSS  adalah 3 huruf konsonan pertama dalam nama keluarga, NNN adalah konsonan ke-1, 3 dan 4 dari nama awal,  YY adalah digit terakhir tahun kelahiran, M adalah huruf kelahiran, DD adalah tanggal kelahiran. Angka  40 ditambahkan ke tanggal lahir untuk wanita,  ZZZZ adalah kode kota kelahiran, X adalah karakter tambahan. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia

2.6. Inggris

Setelah melalui diskusi panjang, pada tahun 2003 pemerintah Inggris memperkenalkan Kartu Identitas Nasional Inggris yang terhubung ke database identitas nasionalnya,  National Identity Register.

Database identitas ini mengandung :

1. Informasi personal  berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin,  alamat, dsb.

2. Informasi identitas seperti foto kepala-bahu, tanda tangan, sidik jari, dan data biometris lain.

3. Status residen yaitu kebangsaan, izin tinggal, dll.

4. Nomor referensi personal seperti nomor identitas nasional,  nomor paspor, nomor SIM, semua nomor asuransi, dll.

5. Record sebelum data terbaru mengenai informasi di atas, catatan perubahan, tanggal kematian, dsb.

6. Registrasi dan sejarah kartu ID berupa tanggal registrasi untuk setiap aplikasi, tanggal modifikasi, dsb.

7. Informasi validasi seperti informasi yang tersedia pada koneksi dengan semua aplikasi. Informasi  keamanan seperti PIN, password, pertanyaan dan jawaban yang digunakan untuk keamanan.

 

3. MODEL ARSITEKTUR DATABASE

Arsitektur database dipengaruhi oleh aspek-aspek sistem komputer seperti jaringan, paralelisme, dan distribusi data.

3.1. Database Sistem Terpusat

Sistem database terpusat adalah sistem yang dijalankan pada satu sistem komputer yang tidak berinteraksi dengan system komputer lainnya. Sistemini digunakan oleh single-user. Contohnya komputer pribadi (PC). Sistem database ini dirancang tanpa menangani masalah concurency control yang tidak diperlukan untuk updates oleh single-user.

3.2. Database Sistem Client-Server

Seiring dengan perkembangan komputer yang semakin cepat dan murah,  terjadi pergeseran dari arsitektur sistem terpusat ke sistem terdistribusi. Komputer pribadi (PC) terhubung via terminal ke sistem terpusat. Sistem terpusat bertindak sebagai server yang memenuhi permintaan client. Fungsionalitas databasenya terbagi atas 2 bagian yaitu front-end dan back-end. Back-end menangani struktur akses, evaluasi dan optimalisasi query, concurrency control dan recovery. Sedangkan frontend  menangani  tools berupa forms, report writers, dan  fasilitas graphical user-interface. Interface yang menjembatani front-end dan back-end adalah SQL atau program aplikasi lainnya. Arsitektur sistem server dibagi atas server transaksi dan server data. Server transaksi menyediakan interface tempat client mengirim request dan mengirim balik hasil request tersebut ke client. Server data meng-interaksi-kan client dengan servernya dengan mengirimkan request untuk membaca dan meng-update data dalam unit seperti file. Contohnya, file server menyediakan interface file-sistem tempat client bisa membuat, mengupdate, membaca dan menghapus file.

3.3. Database Sistem Paralel

Sistem paralel meningkatkan pemrosesan dan kecepatan I/O dengan menggunakan banyak CPU dan disk. Sistem paralel dikembangkan karena permintaan akan aplikasi yang memiliki query ke database yang sangat besar, tidak bisa ditangani oleh sistem terpusat maupun client server. Ada beberapa model arsitektur untuk database parallel:

a. Shared-memory, semua prosesor berbagi memori utama. Keuntungannya  yaitu komunikasi antar prosesor menjadi efisien–data pada sharedmemory bisa diakses prosesor manapun tanpa dipindah terlebih dahulu oleh software.

b. Shared-disk, dikenal juga dengan cluster dimana semua prosesor berbagi suatu set disk.

c. Shared-nothing, prosesor tidak berbagi memori utama maupun disk. Prosesor berkomunikasi melalui jaringan interkoneksi berkecepatan tinggi.

d. Hierarchical, merupakan pengembangan dari 3 model sebelumnya. Biasanya pada level paling atas, arsitektur yang dipakai adalah sharednothing, dilanjutkan dengan shared-memory atau shared-disk pada level berikutnya.

3.4. Database Sistem Terdistribusi Pada sistem terdistribusi, database disimpan pada beberapa komputer. Komputer ini berkomunikasi melalui media komunikasi seperti jaringan kecepatantinggi atau line telepon. Jaringan ini tidak berbagi memori utama maupun disk. Database terdistribusi ini terpisah secara geografis, terpisah secara administratif dan memiliki interkoneksi yang lebih lambat dibanding database parallel shared-nothing. Pada database terdistribusi yang ideal, semua site akan bekerja dengan software database-manajemen yang sama dan menyadari keberadaan masing-masing site. Namun kenyataannya, database terdistribusi dibangun dengan menggabungkan beberapa database Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia yang telah ada, dimana database tersebut berjalan dengan skema dan software database-manajemen yang berbeda.

4. STRATEGI PENERAPAN KONSEP SIN dan DATABASE KEPENDUDUKAN NASIONAL DI INDONESIA

Dari pengalaman beberapa negara yang menerapkan SIN, maka  ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Kapan seseorang harus memiliki SIN.

b. Instansi mana yang berhak untuk mengatur masalah SIN ini.

c. Bagaimana penomoran yang digunakan SIN.

d. Bagaimana struktur data dan arsitektur database  yang akan dipakai.   Jika disesuaikan dengan prosedur lama, maka untuk mendapatkan NIK seseorang harus telah berusia lebihatau sama dengan 17 tahun. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa seseorang dianggap telah dewasa pada usia tersebut. Untuk  penduduk yang berusia dibawah 17 tahun, identitasnya sebagai warga negara diwakili oleh akte kelahiran.

Data kependudukan yang rinci dan menyeluruh saat ini dikelola oleh Dinas Kependudukan yang ada pada DATI I/II dan Kota. Sedangkan untuk di pusat sudah dikelola oleh Ditjen Administrasi KependudukanDepartemen Dalam Negeri. Beberapa instansi lainnya, seperti Ditjen Pajak, MENPAN, BPN, dan lain-lain, juga mempunyai data kependudukan yang sesuai dengan keperluannya. Oleh karena itu perlu ditetapkan secara tegas bahwa database kependudukan nasional hanya berasal dari satu instansi saja.  Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk menetapkan instansi pengelola database kependudukan nasional. Pertama adalah membiarkan berbagai instansi ini mengelola sendiri-sendiri, tetapi ada kesepakatan untuk membentuk “combined numbers” yang unik untuk menjaga data integrity. Tetapi hal ini akan sulit diterapkan, karena harus ada komunikasi yang intensif antar instansi, dan nomor pada masing-masing instansi berubah dengan cepat.  Kedua, dibentuk badan baru yang mengelola database kependudukan nasional. Hal ini sangat mungkin dilakukan tetapi akan memerlukan biaya yang besar karena harus membangun infrastruktur sampai ke daerah-2. Ketiga, menugaskan dan memberdayakan hanya satu instansi yang sudah ada.  Dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan organisatoris, pemberdayaan instansi yang ada akan lebih efisien dan efektif. Instansi yang dipilih seyogianya memiliki pengalaman lebih banyak dalam menangani masalah administrasi kependudukan dan mempunyai jalur “komando”, dari pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Hal ini akan menghemat penggunaan sumberdaya (biaya, waktu, fasilitas, dan tenaga). Yang perlu ditambahkan adalah, instansi ini wajib melayani instansi lain yang memerlukan data kependudukan dengan memperhatikan aspek privacy dan security seseorang. Pola nomor SIN harus unik dan bersifat ‘general’ agar dapat digunakan instansi lain. Merancang nomorunik yang baru, membutuhkan biaya yang besar, dan  waktu untuk disosialisasikan. Penggunaan nomor yang telah ada dan sangat  familiar saat ini adalah NIK. Nomor ini melekat pada kartu identitas KTP yang sudah biasa digunakan dalam berbagai transaksiantara pemerintah dengan penduduk, organisasi bisnis dengan penduduk dan antara sesama penduduk.   Untuk menyimpan data penduduk, dibutuhkan suatu bentuk struktur data yang terkoordinir dengan baik. Selain itu, dibutuhkan suatu arsitektur database dan keamanan sistem  yang handal untuk menampung data kependudukan. Arsitektur database tersebut harus bisa mengakomodir alur proses perekaman data kependudukan yang selama ini berjalan, mulai dari Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Proses verifikasi, validasi, dan rekapitulasi bisa dilakukan secara berjenjang.

5.  PENUTUP

Penerapan SIN dengan kartu identitas menjadi database kependudukan nasional menjamin setiap penduduk tercatat secara unik. Tujuan penerapan SIN bervariasi di setiap negara, tetapi pengelolaannya hanya dilakukan oleh satu instansi. Penggunaan SIN yang terkonsentrasi pada satu instansi meningkatkanefisiensi dan efektivitas tata pamong pemerintahan (Good Governance) karena dapat menghemat waktu, biaya, fasilitas, dan sumberdaya. Diperlukan dukungan kebijakan dan regulasi untuk mewujudkan database kependudukan nasional sebagai prasyarat Good Governance.  Kedepannya, kehadiran SIN dan kartu identitas kependudukan nasional, akan memudahkan diterapkannya data biometrik. Data biometrik menjamin keunikan kepemilikan kartu identitas seseorang.  Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia

6. REFERENSI

[1]  http://en.wikipedia.org/

[2]  http://www.boingboing.net/2002/11/25/Thailand.

[3] Bakri, Marina., J.B. Soesetiyo, Evi Ratnasari, Ferry C. Putra, Harso Kurniawan. ”Single Identity Number:  Satu Nomor Untuk Semua”. Warta Ekonomi. 18 November 2005.

[4] eBizzAsiaVolume II No.13 “Memilih Arsitektur Single Identity Number” Desember 2003.

[5] eBizzAsiaVolume II No.14 “Susahnya Satu Nusa Satu Nomor ” Februari 2004

[6] Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. “Laporan Hasil Kunjungan Kerja dan

Lokakarya tentang Sistem Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Republik Federasi Jerman“. 2001

[7]  Silberschat, Abraham., et.al.  Database System Concepts, 4th ed. McGraw Hill (2002).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: