Kemendagri : E-KTP Molor, Tidak Ada Sanksi

SURABAYA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tidak akan memberikan sanksi kepada kabupaten/kota yang molor dalam pelaksanaan e-KTP. Bahkan, Jawa Timur dimaklumi jika hingga saat ini baru 3 kota yang pelaksanaan e-KTP sudah tuntas 100 persen.

Diah Angraeni Sekjen Kemendagri mengatakan Jawa Timur mendapat permakluman karena memang jumlah penduduk dan wajib e-KTP lebih banyak dari provinsi lain. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Timur, baru Kota Mojokerto, Pasuruan dan Blitar yang sudah menyelesaikan e-KTP.

“Jawa Timur dimaklumi, karena jumlah penduduk dan wajib e-KTP lebih banyak,” kata Diah dalam pertemuannya di Gedung Negara Grahadi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota Jawa Timur terkati pelaksanaan e-KTP.

Dijadwalkan, 12 kabupaten/kota di Jawa Timur selesai melaksanakan e-KTP periode pertama yaitu sampai April 2012 ini. Sedangkan 26 kabupaten/kota sisanya diberi batas waktu dari Maret hingga Oktober 2012.

Ditegaskan Diah, pihaknya tidak akan memberikan sanksi bagi daerah yang molor menuntaskan e-KTP. Ia optimis pelaksanaan e-KTP akan selesai sesuai jadwal yang ditentukan. “Tidak ada sanksi, tidak ada denda.

Pasti bisa selesai sesuai jadwal. Yang akan kita dorong percepatan di daerah-daerah,” katanya di sela-sela pertemuan dengan perwakilan kabupaten/kota dan Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Terkait kendala ataupun kurangnya peralatan yang dikeluhkan daerah, Diah pun menampiknya. Menurutnya, peralatan sudah disediakan sesuai dengan jatah di daerah.

Hanya saja, daerah yang berpenduduk sedikit dan sudah menyelesaikan program e-KTP bisa memberikan peralatannya ke daerah lain yang berpenduduk lebih banyak.

Dalam kesempatan yang sama, Diah juga memberikan penghargaan kepada walikota Mojokerto, Pasuruan dan Blitar yang sudah memegang komitmen bersama dalam mensukseskan program nasional e-KTP.

Ketiga  kota  itu  bahkan  mampu melebihi target 100 persen dalam pelaksanaan e-KTP. Ini karena ternyata jumlah wajib KTP melebihi data target yang ditentukan nasional pada 2009 akhir.

Tiga kota itu termasuk di dalam 12 kabupaten/kota yang harusnya bisa diselesaikan akhir April 2012. Tujuh kabupaten/kota sudah menyelesaikan lebih dari 80 persen program e-KTP. Sedangkan dua daerah yaitu Kabupaten Pamekasan dan Kota Surabaya baru mencapai 55 persen.

Beberapa daerah diyakini tidak bisa memenuhi target 100 persen. Menurut Irman Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, hal itu wajar. Sebab, data penduduk yang ada sudah tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

suarasurabaya.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: