Mendagri Sinyalir Ada Upaya Manipulasi Pembuatan E-KTP

UJUNGPANDANG – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mensinyalir adanya upaya warga masyarakat untuk melakukan manipulasi data kependudukan dengan tujuan  bisa  memiliki  lebih  dari satu Kartu  Tanda  Penduduk  Eletronik (e-KTP). Dari 63 juta warga yang telah melakukan pendataan untuk e-KTP, sebanyak 90.000 di antaranya memiliki data kependudukan ganda.

“Data kependudukan ganda ini berhasil diketahui dengan teknik finger print dan identifikasi retina mata,” kata Mendagri dalam pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan bupati serta walikota se-Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulsel, Ujungpandang, Senin (23/5).

Acara itu diselenggarakan dalam rangka penyerahan e-KTP dan piagam penghargaan kepada bupati dan walikota serta penyerahan piagam penghargaan kepada Ketua DPRD dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) oleh Mendagri.

Mendagri kemudian menunjukkan contoh dua e-KTP yang dimiliki seorang warga yang diduga kuat data kependudukannya telah dimanipulasi. Dua e-KTP itu atas nama HM Nur Almmukri dan HM Nur Hamid dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang juga berbeda.

Salah satu e-KTP beralamat di Kota Medan Satria Bekasi dan yang lainnya bertempat tinggal di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur. Mendagri menunjukkan foto di dua e-KTP itu sama hanya yang satu berjenggot lebih panjang. Sementara tanda tangannya berbeda.

Menurut Mendagri, bila dilihat secara sepintas dua e-KTP itu seolah dimiliki oleh orang yang berbeda. Namun, setelah diteliti melalui teknik finger print dan retina mata, barulah ketahuan kalau dua e-KTP itu dimiliki oleh orang yang sama. “Kalau tidak ada e-KTP, seseorang bisa memiliki lebih dari sepuluh KTP dengan data kependudukan yang berbeda-beda,” tuturnya.

Mendagri mengungkapkan keyakinannya pada akhir 2012, ada sebanyak 172 juta warga akan memiliki e-KTP. Pada akhir April ini, ditargetkan 67 juta penduduk akan mempunyai e-KTP. “Saya yakin akhir April ini akan melebihi target sehingga ada tujuh puluh juta warga yang mempunyai e-KTP,” tuturnya.

Dengan selesainya data kependudukan melalui e-KTP ini, kata Mendagri, mulai tahun 2014 pemerintah sudah bisa menyediakan DP4 (Daftar Pemilih Potensial Pemilu) untuk kepentingan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Ditanya apakah ada perbedaan antara e-KTP dengan kartu Inafis milik Polri, Mendagri menjelaskan keduanya memiliki spesifikasi yang berlainan. “Kalau polisi ingin mengetahui  data  kependudukan, mereka bisa melihat data kependudukan e-KTP asalkan seizin kepala daerah. Sementara kartu Inafis lebih kepada data kependudukan dari orang yang terkait dalam kasus kriminalitas,” tuturnya.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyatakan, dari delapan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan sudah berhasil melakukan pendataan kependudukan dengan e-KTP melebih target. Ia berharap dengan selesainya pendataan kependudukan ini tidak ada masalah lagi dalam soal identitas kependudukan melalui e-KTP.

Dalam kunjungannya ke Kantor Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Mendagri menyerahkan secara simbolik kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kepada warga.

“Makassar salah satu kota besar di Indonesia dan progresnya juga sudah mencapai 100 persen dalam pembuatan e-KTP. Saya salut dan bangga sama pemerintah di Makassar,” ujarnya. (Victor AS)

Dikutip/diedit dari suarakarya-online.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: