Posisi P4 dalam Pencatatan Perkawinan

Sejarah Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil dimulai di Negara Perancis setelah terjadinya peristiwa  Revolusi Perancis pada tahun 1789. Pemerintahan yang baru Negara Perancis hendak menata ulang pemerintahannya dengan membuat perencanaan-perencanaan pembangunan yang baru. Namun untuk memulai perencanaan pembangunan ini, mereka membutuhkan data penduduk dengan segala  jenis peristiwanya seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, sudah menikah atau belum, domisil  dll.  Pada waktu itu semua catatan kependudukan yang ada di pemerintahan musnah terbakar yang diakibabkan oleh kerusuhan. Untuk mencatat atau mendata ulang semua penduduk Perancis dibutuhkan waktu yang lama dan dana yang sangat besar.  Pada waktu revolusi Perancis ini terjadi, satu-satunya instansi yang tidak dirusak adalah Gereja (Katolik). Gereja memiliki dan menyimpan semua peristiwa penting  yang dialami oleh umatnya mulai dari kelahiran, domisili, perkawinan,  sampai  catatan kematian. Oleh karena itu penduduk Perancis yang mayoritas Katolik jumlahnya hampir sama dengan jumlah umat yang tercatat di Gereja, maka data Gereja inilah yang dianggap sama/ menyerupai data kependudukan Perancis. Pemerintahan Perancis pun mengadopsi data pencatatan dari Gereja ini menjadi miliki Pemerintah berikut dengan system pencatatannya, yakni dengan memakai Buku Register dan Kutipan Register. Inilah yang kemudian disebut menjadi Pencatatan Sipil. Negara-negara Eropa pun akhirnya meniru dan mengadopsi pencatatan sipil ini menjadi bagian dari peraturan di Negara mereka.

Belanda Membawa Sistem Pencatatan Sipil ke Hindia Belanda

Di Belanda, lembaga Pencatatan Sipil ini baru diperkenalkan pada zaman  Raja Lodewijk Napoleon dan bersamaan waktunya ketika kodifikasi (1838) dimasukkan dalam BW. Belanda kemudian menerapkan BW ini ke Penduduk Belanda yang ada di Hindia Belanda (Indonesia).

Pada awalnya, hukum Belanda ini hanya berlaku bagi Warga Belanda yang ada di Hindia Belanda, tetapi kemudian terjadi perkawinan antara orang Belanda dengan pribumi, sehingga Hukum Pencatatan Sipil ini kemudian diberlakukan bagi mereka yang  MAU TUNDUK kepada hukum Pencatatan Sipil.  Penerapan Pencatatan Sipil ini pun diberlakukan bertahap berdasarkan golongan penduduknya yaitu Staatsblad tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan SIpil Golongan Eropa, Staatsblad tahun 1917 Nomor 130 Jo. Tahun 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Staatsblad tahun 1920 Nomor 751 Jo. Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil Golongan Indonesia, dan Staatsblad tahun 1933 Nomor 751 Jo. Tahun 1936 Nomor 606 tentang Pencatatan Sipil bagi Kristen Jawa, Madura dan Minahasa.

Ketika Indonesia telah merdeka  Hukum Pencatatan Sipil ini tetap dipakai dan kemudian diterapkan untuk semua Warga Negara Indonesia. Pada pelaksanaannya sering sekali terjadi  perlakuan diskriminasi khususnya bagi orang-orang keturunan Tionghoa, yang walaupun mereka sudah WNI tetapi tetap ketahuan dari dokumennya  (dari Staatsblad-nya) kalau mereka adalah warga keturunan dan sering “dipersulit”.

Pencatatan Perkawinan dalam Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu bagian dari Pencatatan Sipil selain Pencatatan Kelahiran, Kematian, Perceraian, Pengangkatan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perubahan Kewarganegaraan. Karena waktu zaman Belanda orang Indonesia yang Muslim dianggap tidak layak mengikuti hukum Belanda maka Pencatatan Perkawinan yang Muslim tidak diperbolehkan tercatat dalam aturan Belanda yakni secara Hukum Pencatatan Sipil, maka dibentuklah sebuah lembaga yang disebut dengan Kantor Urusan Agama atau KUA yang sekarang ini berada dibawah Departemen Agama.  Setelah Indonesia  merdeka aturan ini tetap dipakai walaupun sebenarnya menjadi diskriminatif bagi Warga Negara yang Muslim karena di duniainternasional Buku Nikah yang diterbitkan oleh KUA tidak berlaku sekalipun di negara-negara muslim. Hal ini sesuai dengan kesepakatan di PBB/UN bahwa Pencatatan Sipil bersifat universal berlaku di negara manapun namun harus sesuai dengan tatacara dan persyaratan yang telah ditentukan bersama-sama. Salah satu syaratnya adalah bahwa Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil harus diterbitkan oleh Lembaga Pencatatan Sipil di Negara dimana peristiwa itu terjadi.

Di Indonesia Lembaga Pencatatan Sipil yang resmi diakui oleh UN adalah Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dalam semua dokumen resmi yang diterbitkan oleh Lembaga ini tertulis Pencatatan Sipil atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Civil Registration.

Beberapa kasus Pencatatan Perkawinan  orang Indonesia yang menikah secara Muslim dengan Buku Nikah KUA-nya pun sering terjadi dalam persidangan di Luar Negeri.  Perkawinan yang  dibuktikan dengan BUKU NIKAH (dari KUA) tidak  diakui, karena yang diakui adalah Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pencatatan Sipil. Karena kasus seperti ini sering terjadi, maka Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan bahwa semua dokumen Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA kemudian harus dilegalisir kembali di Departemen Hukum dan Ham yang isinya:  “bahwa Buku Nikah ini sama dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pencatatan Sipil Indonesia”.

P4 (Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan)

P4 atau Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan adalah mereka-mereka yang diangkat oleh Bupati/Walikota atau oleh Gubernur untuk membantu melaksanakan pencatatan perkawinan di daerah-daerah terpencil. Biasanya P4 ini diangkat dari kalangan pemuka agama seperti para Pastor, Pendeta, atau pemuka agama lainnya yang tugasnya sehari-hari adalah sebagai perpanjangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota (selanjutnya disebut Dinas). Kepada P4 ini diberikan Buku Register (satu buku  register terdiri dari 50 nomor), sebagai register pencatatan perkawinan yang berisikan data suami istri yang melakukan perkawinan, tempat peristiwa, saksi, nama lembaga yang melakukan perkawinan dll. Dari Buku register inilah kemudian terbit Kutipan Akta Perkawinan yang sering kita sebut sebagai Akta Kawin. Setelah buku Register ini diisi oleh P4 dan ditandatangani oleh yang menikah berikut saksi-saksi, maka P4 ini pun akan membawa Buku Register tersebut ke Dinas untuk diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Setelah terbit UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka secara otomatis P4 ini pun dihapuskan, beberapa alasan penghapusan P4 ini  adalah, koordinasi yang lemah selama ini antara Dinas dengan P4. Buku register yang dititipkan ke P4 ini jarang dikembalikan ke Dinas sehingga data perkawinan yang terjadi di satu daerah tidak terhitung di data/arsip Dinas. Dapat dimaklumi selain Dinas ini juga masih perlu pembenahan yang signifikan, P4  yang tinggal di daerah-daerah pelosok banyak yang tidak memiliki system administrasi yang baik sehingga sering juga terjadi Buku register rusak atau hilang.

Oleh karena P4 ini sudah dihapus, banyak daerah khususnya yang banyak non Muslim merasa didiskriminasikan, karena yang selama ini pencatatan perkawinan bisa dilakukan dihadapan P4 sekarang harus ke Dinas, dimana harus menempuh jarak yang cukup jauh dari desa-desa ke Kabupaten/Kota dimana Dinas ini berada. Dengan P4 yang jumlahnya cukup banyak dan berada di Kecamantan-Kecamatan atau Desa/Kelurahan, masyarakat selama ini tidak perlu menghabiskan waktu dan uang harus mencatatatkan perkawinan mereka ke Dinas.

UPTD  Instansi Pelaksana di Kecamatan dan KUA Kecamatan

Dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal  8 ayat 3 disebutkan,  “Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”.  Aturan mengenai UPTD ini kemudian ditegaskan dalam PP No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 pasal 19 ayat 2 yang berbunyi: “ Pelaksanaan Pecatatan Sipil  yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian dan perkawinan, perceraian, pengakuan anak di Kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana”. Selanjutnya tatacara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil di UPTD ini kemudian diatur dalam Permendagri No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal  67 ayat 1 disebutkan: “Pencatatan Perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan”.

Sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan diatas, maka seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwajibkan untuk membentuk UPTD-UPTD di Kecamatan untuk mengantikan peran dan fungsi dari P4 sebelumnya. Banyak daerah yang tanpa memperhatikan kedekatan terhadap pelyanan langsung menghapus P4 tanpa terlebih dahuli membentuk UPTD sebagai penggantinya. Bagi daerah-daerah yang belum mampu membentuk UPTD seperti di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan,  mereka belum menghapuskan P4 sampai terbentuknya UPTD di Kecamatan. Kebijakan yang didasarkan pada kedekatan pelayanan dan karena  kemampuan daerah  yang belum mampu membentuk UPTD ini perlu diacungi jempol sebagai sebuah solusi dimana pencatatan perkawinan tidak perlu harus menempuh jarak yang cukup jauh dari desa/kecamatan ke Dinas.

 

Kesimpulan

Semakin dekat pelayanan ke masyarakat maka akan semakin baik pelayanan publik kita. Untuk yang Muslim mereka dapat mencatatkan perkawinan mereka di level kecamatan yakni di KUA Kecamatan, sedangkan yang non Muslim seharusnya sesuai dengan UU mereka juga mendapatkan pelayanan di level Kecamatan yakni UPTD Instansi Pelaksana di Kecamatan. Saat ini baru beberapa Kabupaten yang telah memiliki UPTD ini yakni di TTS (Timor Tengah Selatan) dan salah satu Kabupaten di Kalimantan.

Rekomendasi

Bagi para stakeholders sebagai penggiat di Bidang Administrasi Kependudukan lebih khusus di Bidang Pencatatan Sipil mari kita dorong dan upayakan supaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota membentuk UPTD-UPTD di Kecamatan untuk semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat.

Salam,

Swandy Sihotang

(Konsultan di Bidang Administrasi Kependudukan.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: