Author Archive: Swandy Sihotang
Manakah yang lebih prioritas dibenahi saat ini? Front Office, Jangkauan atau Cakupan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
Oleh Swandy Sihotang Administrasi Kependudukan, merupakan alat negara untuk mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang dialami penduduknya seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan peristiwa kependudukan lainnya seperti jejak-rekam mutasi domisili penduduknya. Dari Sistem Administrasi Kependudukan ini, Negara akan mengetahui status/kondisi/peta penduduknya seperti jumlah penduduk, umur, jenis pekerjaan, alamat, penyebaran penduduk dan bahkan bisa mengetahui proyeksi peta penduduk …
Training UP3SK Dispendukcapil
Makassar Sabtu, 7 Feb.2015 SIPS Project melakukan training UP3SK (Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling) yang diikuti oleh Dispendukcapil Kota Makassar, Kab. Pinrang, Ka. Enrekang dan Kab. Toraja. Training dilakukan selama 3 hari di Hotel Best Western Kota Makassar dengan biaya sharing SIPS Project dengan Pemda/Pemkot masing-masing peserta. Keempat daerah ini merupakan pilot project …
Rencana Pemerintah Membentuk Kementerian Kependudukan
Beredar isu diberbagai media, bahwa pemerintahan Jokowi-Kalla akan membentuk Kementerian Kependudukan. Isu kependudukan ini memang hal yang mendasar dalam pembangunan suatu bangsa. Database kependudukan yang akurat dan kepemilikan dokumen kependudukan bagi semua penduduk menjadi bentuk perencanaan yang akurat dan implementasi yang tepat sasaran bagi suatu pemerintahan/bangsa. Kepemilikan dokumen kependudukan bagi setiap penduduk menjadi hak identitas …
UU No. 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
Dibawah ini adalah UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, revisi UU No. 23 tahun 2006. UU Nomor 24 Tahun 2013 ttg adminduk salam, Swandy Sihotang
Revisi UU No. 23 Thn 2013 tentang Administrasi Kependudukan
Yang mau download UU Adminduk yang baru silahkan. UU 23 Tahun 2006 Perubahan, Adminduk
PELAPORAN ATAU PENCATATAN KELAHIRAN WNI YANG TERJADI DI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
Karena banyak daerah melakukan pencatatan kelahiran WNI yang kelahirannya terjadi di luar NKRI, maka dibawah ini saya postingkan Prosedur dan tatacara pencatatan kelahiran diluar NKRI. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 Pasal 59 ayat 1 yang berbunyi: Kelahiran WNI di luar NKRI dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat. Ada dua jenis …
MK Putuskan Akta Kelahiran Telat 1 Tahun Tidak Perlu Urus ke Pengadilan
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan gugatan UU Administrasi Kependudukan. Alhasil, kini masyarakat tidak perlu lagi mengurus akta kelahiran ke pengadilan meskipun sudah telah 1 tahun. “Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Akil Mochtar saat membacakan putusan …
e-KTP jadi Seumur Hidup
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Direvisi JAKARTA- Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tidak lagi lima tahun, melainkan seumur hidup. Perubahan ini akan dipayungi dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang saat ini proses revisi sedang digodok pemerintah.
Hak Waris Anak Adopsi
IRMA DEVITA PURNAMASARI, S.H., M.KN. http://www.hukumonline.com Berdasarkan ketentuan hukum waris Perdata Barat: Sebagaimana diatur dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka …
PENTINGNYA DOKUMENTASI REGISTER AKTA PENCATATAN SIPIL
Mencatat kejadian/peristiwa penting seseorang pada register akta pencatatan sipil, berarti menyimpan dokumen status keperdataan dengan jaminan kepastian hukum yang dimiliki seseorang. Data dan informasi dari registrasi kejadian penting merupakan salah satu sumber informasi yang diandalkan, sehingga harus dikelola dengan tepat, karena pada hakekatnya merupakan aset berharga, dapat dipakai sebagai bahan perumusan kebijakan. Oleh karenanya membutuhkan …
Swandy Sihotang
GG Pas Indonesia 