IRMA DEVITA PURNAMASARI, S.H., M.KN. http://www.hukumonline.com Berdasarkan ketentuan hukum waris Perdata Barat: Sebagaimana diatur dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka …

Continue reading →

Mencatat kejadian/peristiwa penting seseorang pada register akta pencatatan sipil, berarti menyimpan dokumen status keperdataan dengan jaminan kepastian hukum yang dimiliki seseorang. Data dan informasi dari registrasi kejadian penting merupakan salah satu sumber informasi yang diandalkan, sehingga harus dikelola dengan tepat, karena pada hakekatnya merupakan aset berharga, dapat dipakai sebagai bahan perumusan kebijakan. Oleh karenanya membutuhkan …

Continue reading →

Swandy Sihotang Modernisasi Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Akhir-akhir ini bidang Administrasi Kependudukan sering menjadi sorotan di media massa.  Banyak terobosan-terobosan yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan system admininstrasi kependudukan yang merupakan  salah satu pintu andalan negara dalam pelayanan terhadap masyarakat.  Hal ini dimulai dengan kebijakan pemerintah dalam penetapan penentuan jumlah pemilih dalam pelaksanaan PEMILUKADA …

Continue reading →

Sudhar Indopa Betapapun adanya beragam pengertian dan penafsiran tentang peran dan lingkup kegiatan pencatatan sipil, tujuan utama buku ini adalah untuk menyusun sebuah riwayat atau sejarah perkembangan dari lembaga yang kita kenal sebagai Catatan Sipil. Bahwa disamping masih sangat sedikitnya tulisan dan kajian yang meneliti tentang sejarah perkembangan catatan sipil di Indonesia, arti penting penyusuran …

Continue reading →

http://www.batan.go.id/sjk/eII2006/Page01/P01e.pdf Herald Setiadi, heraldpana@yahoo.com Puti Indah Genia, puti_genia@yahoo.com Zainal A. Hasibuan, zhasibua@cs.ui.ac.id Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Kampus Universitas Indonesia, Depok – 16424 ABSTRAK Saat ini di Indonesia paling sedikit ada 32 instansi yang mengeluarkan nomor identitas dan merekam data kependudukan. Masing-masing nomor berbeda, tergantung kepentingan instansi yang mengeluarkan.  Sistem informasi yang dibangun oleh masing-masing …

Continue reading →

Budi Rahardjo PPAU Mikroelektronika ITB 2001 E-Government menjadi buzzword dalam diskusi di Internet maupun dalam media masa. Di Indonesia, topik ini menjadi populer setelah dihubungkan dengan otonomi daerah. Apa definisi dari e-government itu? Apakah pemerintah kita mampu menyediakan layanan dalam bentuk elektronis? Tulisan ini mencoba membahas hal ini secara singkat. Definisi e-government The World Bank …

Continue reading →